Isu PPN Pendidikan Semakin Mencuat

BERITA RADIO ON AIR FM JOMBANG 

Gejolak penolakan adanya isu PPN Lembaga Pendidikan semakin mencuat. Melihat pendidikan merupakan pondasi pertama pada generasi penerus bangsa, seharusnya pemerintah memberikan fasilitas yang layak bukan malah membebaninya dengan pajak.

Suara penolakan hadir dari BEM Pesantren yang latar belakangnya Pesantren tersebut rata-rata memiliki yayasan pendidikan seperti SD, SMP, SMA / sederajat. Di khawatirkan nantinya jika PPN ini teraealisasikan akan menghilangkan khittah dari pendidikan itu sendiri dan akan menimbulkan ajang komersialisasi.

"Saya berharap kepada pemerintah untuk segera menghapus rencana adanya PPN dalam pendidikan ini. Melihat dari situasi yang sekarang, masyarakat mengalami kelesuan dalam ekonomi, dikhawatirkan nantinya jika PPN dalam pendidikan di sahkan akan menimbulkan kelesuan pula pada sistem pembelajaran yang akan berlangsung," ujar M. Naqib Abdullah selaku Presidium Nasional BEM Pesantren Se-Indonesia.

Gus Naqib tidak habis pikir, dengan situasi yang sedang krisis saat ini pemerintah dan khususnya Kemenkeu malah menambahkan PPN dalam pendidikan. Ditambah lagi juga memasukkan bahan pokok sebagai obyek ganas pungutan PPN. 

"Saya heran, bagaimana mungkin pemerintah saat ini bisa dengan teganya mencanangkan rencana tersebut. Kami dari BEM Pesantren secara keras dan tegas akan menolaknya, ini salah satu perbuatan yang tidak manusiawi," ujar Gus Naqib

Seharusnya pemerintah pada saat ini harus memikirkan bagaimana caranya agar tetap terus mewujudkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya, bukan malah menciderainya dengan aturan-aturan yang tidak logis.

Reporter : panggah