Suar Indonesia Kediri Gelar Pertemuan Stakeholder di Eks Lokalisasi Gedangsewu Pare

Biro Kediri - 

Radioonairfmpare.com,-Suar Indonesia Kediri melakukan pertemuan stakeholder di kawasan eks lokalisasi Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Selasa (27/6/2023). Dalam kesempatan tersebut, dibahas terkait layanan program pencegahan melalui transmisi seksual (pmts) melalui komunitas terkait dengan kerangka inklusi. 

Kepala Desa Gedangsewu, Ruslan Abdul Ghani mengatakan saat ini kawasan eks lokalisasi Desa Gedangsewu tepatnya di RW 19 Dusun Duluran telah menjadi kawasan ramah lingkungan. Kegiatan positif telah dilakukan masyarakat setempat. Seperti kegiatan senam, bersih lingkungan hingga kegiatan sosial lain. 

"Banyak sekali kegiatan positif disini, setiap malam juga ada ronda, kalau Jumat senam bersama," ungkapnya. 

Dalam program pmts ini pula ditekankan bahwa program stakeholder setempat harus sejalan dengan masyarakat di Eks Lokalisasi Gedangsewu. Tujuannya tak lain adalah untuk penanggulangan HIV /AIDS. 

"Bentuk kerjasama juga dilakukan dengan puskesmas Pare, dinas kesehatan setempat seperti ketersediaan kondom di klinik dan layanan IMS dan HIV AIDS yang layak," bebernya. 

Sementara itu, Direktur Suar Indonesia, Sanusi menjelaskan bahwa membangun lingkungan yang layak dan kondusif dalam penanggulangan HIV AIDS harus dilakukan di setiap daerah. Hal ini ditujukan tak lain agar penyakit tersebut tak datang dan menjamur. Selain itu, juga mendorong setiao stakeholder untuk mensosialisasikan program ini. 

"Kami mencoba mengajak perubahan perilaku melalui komunikasi untuk kelompok populasi kunci wanita pekerja seks(WPS) baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Sanusi

Menurut Sanusi, pencegahan HIV melalui program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) untuk pekerja seks perempuan dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (MSM), serta program Layanan Alat Suntik Steril (LASS) adalah poin penting dalam mengurangi upaya penyebaran virus HIV.

Diakui oleh Sanusi bahwa ada beberapa faktor yang sedikit menghambat program ini antara lain, karakteristik intervensi yang berfokus pada perubahan perilaku dan norma sosial. Selain itu adanya sejumlah peraturan atau kesepakatan di tingkat daerah yang tidak kondusif terhadap penjangkauan kelompok populasi kunci. 

Juga masalah layanan kesehatan pada umumnya, terdapat ketidakseimbangan antara pencegahan dan pengobatan, dimana komponen pengobatan biasanya mendapat perhatian serta pembiayaan terbesar. 

“Stigma terhadap perilaku populasi kunci, juga sering menjadi hambatan untuk menemukan dan mengidentifikasi serta meningkatkan cakupan program," tandas Sanusi

REPORTER:AG892/Sigit