Aksi Bakar Lahan, Ratusan Warga Gadungan Puncu Tuntut Kejelasan Garap Lahan Perhutani

Berita Radio On Air Fm Kediri 

Sebanyak 84 warga di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri demo menuntut kejelasan lahan garapan di Perhutani Kediri, Senin (28/3/2022). Demo itu sempat diwarnai aksi bakar sebuah lahan Perhutani di wilayah setempat. Beruntung api tak sampai merembet hingga besar. 

Aksi itu terjadi karena massa merasa kecewa dengan pihak PMDH ( Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan) dalam melakukan pengelolaannya dilakukan tidak transparan dan tak membagi lahan secara adil. Mereka menuntut kejelasan penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama (NKK) Perhutani dengan petani, sebagai syarat pengelolaan lahan hutan seluas 16 hektare di kawasan Gadungan Puncu. Petani sekitar berharap dapat menggarap lahan di Lereng Gunung Kelud tersebut untuk kesejahteraan mereka, sebagaimana program nasional kehutanan sosial.

"Kami ingin tahu aturan legalnya, seperti menanyakan NKK untuk kejelasan hak kami dalam menggarap lahan ini, selama ini setelah penebangan sengon pada 2019 lalu selesai tidak ada lagi kejelasan lagi," ungkap Lamijan (56) salah satu petani di Dusun Sumberbahagia Desa Gadungan Kecamatan Puncu. 

Menurut Lamijan, selama ini terjadi praktik jual beli lahan dan sewa-menyewa untuk lahan yang kosong. Padahal jika mengacu aturan di NKK, selama pembagian lahan, petani dapat jatah menanam selama 35 tahun. Selain itu ada lahan hutan yang tidak dikelola dengan baik dan terjadi kegundulan.

Lamijan menyebut jika ada oknum dari pihak lembaga yang juga mendapat lahan dan dijual ke pihak lain. 

"Buktinya lahan ini yang mengelola dari pihak luar desa, padahal di Dusun Templek, Dusun Sumberbahagia yang satu desa masih banyak petani yang belum menggarap lahan," akunya sambil menunjukkan patok lahan. 

Kuasa hukum PMDH (Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan), Habib menjelaskan akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul di wilayah Desa Gadungan. 

"Terkait aksi pada hari ini saya mewakili klien kami akan bertanggung jawab penuh," jelasnya. 

Sementara itu Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Jatirejo, Jahuri mengatakan bahwa terkait permintaan warga akan diakomodir. Pihaknya dalam menjalankan tugas tetap akan melalui prosedur yang ada.

"Semuanya akan kami akomodir dan akan kami sampaikan ke pimpinan," kata Jauhari. 

Menurutnya, terjadi miss komunikasi antara masyarakat dengan pihak Perhutani. Bahwa masyarakat ingin mengetahui kegiatan apapun yang dilakukan Perhutani. 

"Dalam Minggu ini akan segera mengambil kebijakan bersama pimpinan untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan sini," bebernya.