Dianggap Sebagai Mitra Strategis, Bawaslu Kabupaten Kediri Ajak Media Berperan Aktif Awasi Pilkada

RADIOONAIRFMPARE.COM||KEDIRI -Dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilihan (PKP).

Pemetaan ini dianggap penting untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dan gangguan yang bisa muncul selama tahapan pemilihan hingga pasca Pemilihan.

Siswo Budi Santoso, Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas, mengatakan, pemetaan kerawanan sangatlah penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

"Pemetaan kerawanan antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda, karena kultur sosial politiknya juga berbeda. Inilah yang membuat dari masing-masing Bawaslu itu akan mempunyai analisis dari pemetaan kerawanan yang berbeda-beda pula," kata Siswo, dalam pembukaan sosialisasi pengawasan pemilihan dan launching PKP Bupati dan wakil Bupati yang digelar disebuah Hotel, Minggu (18/08/2024).

Sejauh ini, pihaknya mencatat ada tiga isu kerawanan dalam Pilkada 2024 mendatang. Yakni politik uang, pengalihan/penggelembungan suara dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Dengan pemetaan kerawanan ini bisa menjadikan Kabupaten Kediri kondusif dan sukses dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2024," lanjutnya.

Diakui Siswo, Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain dengan memberikan imbauan kepada semua pihak, terkait mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat, sosialisasi dan koordinasi secara masif, hingga patroli pengawasan di lapangan.

Sementara itu, M. Saifuddin Zuhri, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri dalam  sambutannya, menegaskan, pentingnya pemetaan kerawanan sebagai langkah preventif untuk memastikan pemilihan berjalan adil dan transparan.

"Pemetaan kerawanan pemilu ini bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan terutama media. Kami berharap media bisa menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi yang benar dan objektif, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir," terangnya.

Zuhri menyebut,  Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diperoleh dari sejarah Pemilu atau Pilkada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu mengimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Kediri.

"Mungkin saja ada hal yang dianggap melanggar atau seperti apa, bisa dilaporkan ke Bawaslu ataupun ada yang ingin didiskusikan terkait dengan proses tahapan bisa kita kerjasama. Kami berharap juga kepada teman-teman media untuk sinergitas kolaborasinya," pungkasnya.

Acara yang diikuti oleh puluhan Jurnalis ini mengahdirkan narasumber  Dr. Nur Solikin, M.MA, dosen dari UNP Kediri. Bawaslu juga mengundang para stakeholder terkait, seperti KPU, Kesbangpol, Kepolisian hingga perwakilan Kodim 0809/Kediri. (Ag892/Kalo)