Sebagai Bagian Dari Program Nasional, Kades Darungan Pare Mulai Ancang Ancang Membentuk Keanggotaan Koperasi Merah Putih

 

RADIOONAIRFMPARE. COM ||KEDIRI - Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri mulai ancang-ancang membentuk keanggotaan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program nasional yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program koperasi ini ditargetkan diluncurkan 70 ribu unit secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi Merah Putih ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan memutus praktik percaloan atau mafia dalam distribusi barang kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan pokok, pupuk dan energi. Di Kabupaten Kediri, pembentukan koperasi akan dikawal oleh Dinas Koperasi dan DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).

"Nanti akan segera dilakukan sosialisasi ke para kades. Dua dinas ini akan berbagi tugas soal teknis pelaksanaannya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Solikin Rabu (7/5/2025).

Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopusmik), Santoso menyatakan pihaknya siap mendampingi desa-desa, sembari terus berkoordinasi dengan DPMPD. Hal senada disampaikan Kepala DPMPD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono dimana pihaknya sebagai jembatan pendukung ke pihak desa dalam rangka mensukseskan program koperasi merah putih di tingkat desa.

"Kami sebagai pemdikung ke desa dan saat ini juga masih terus berkoordinasi dengan dinas koperasi," bebernya.

Di sisi lain, Kades Darungan Kecamatan Pare, Ibnu Malik, AMK, S.Sos, M.Si, menjadi salah satu yang mulai bersiap. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa kades telah menghadiri pengarahan tingkat Jawa Timur pada 30 April 2025 lalu terkait program koperasi ini.

"Kami mulai mempersiapkan keanggotaan koperasi. Fokusnya menjaring warga yang punya kompetensi di bidang pengelolaan koperasi," jelas Ibnu. 

"Anggotanya minimal sembilan orang, tapi makin banyak akan makin bagus," imbuhnya. 

Ibnu menambahkan, koperasi desa akan diarahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Seperti kebutuhan warga mayoritas para petani di tempatnya dan sektor rumah tangga yakni ketersediaan gas elpiji. 

"Kita mayoritas petani. Maka koperasi harus bisa menjawab kebutuhan pupuk dan energi seperti elpiji," ujarnya.

Meski petunjuk teknis resmi dari pusat belum turun, Imam memastikan proses di tingkat desa sifatnya bersiap diri. Nantinya, Pembentukan koperasi akan dilakukan melalui musyawarah desa bersama BPD. 

"Kita siap menyambut program ini agar bisa berjalan tepat waktu pada Juli," pungkasnya.

REPORTER : AG892