Belasan Jabatan Kepala Dinas di Kabupaten Kediri Kosong, Bupati Siapkan Evaluasi Besar-besaran

RADIOONAIRFMPARE.COM | KAB. KEDIRI - Sebanyak 13 jabatan kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri hingga saat ini masih kosong dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau dirangkap oleh pejabat lain.

Kondisi tersebut dinilai kurang ideal untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik.

Menanggapi hal itu, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau akrab disapa Mas Dhito akan segera mengisi seluruh posisi tersebut dengan pejabat definitif.

Langkah ini dinilai penting agar masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bisa bekerja lebih fokus dan profesional.

"Untuk 13 dinas yang saat ini masih dijabat Plt, akan segera kami isi dengan pejabat definitif. Agar mereka bisa maksimal bekerja dan tidak rangkap tugas," kata Mas Dhito, Kamis (9/5/2025).

Pengisian jabatan ini menurutnya menjadi bagian dari upaya pembenahan sistem birokrasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Mas Dhito menilai rangkap jabatan oleh kepala dinas bisa mempengaruhi kinerja di masing-masing satuan. 

"Kami ingin pelayanan publik bisa lebih cepat dan efisien. Perombakan ini bagian dari langkah penyegaran sekaligus evaluasi terhadap kinerja yang selama ini berjalan," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun, beberapa instansi yang saat ini masih dipimpin Plt antara lain adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Koperasi dan UMKM 

Selain itu, ada juga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP), Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) dan Dinas Perhubungan yang belum memiliki kepala dinas definitif.

Mas Dhito menekankan pentingnya pembaruan sistem kerja dan penempatan pejabat yang tepat, apalagi di tengah program prioritas utama Pemkab Kediri seperti penurunan stunting, dispensasi nikah dan anak putus sekolah masih.

Dia menyebutkan, meski terjadi penurunan angka stunting, masalah tersebut belum sepenuhnya terselesaikan.

"Kalau datanya beda-beda, saya tidak persoalkan itu. Intinya stunting masih ada. Mau itu 13 persen atau 7 persen, kita harus bisa menurunkan hingga nol. Berat? Iya. Tapi bukan tidak mungkin," tegas Mas Dhito.

Dengan rencana pengisian jabatan definitif dan evaluasi menyeluruh terhadap OPD, Mas Dhito berharap birokrasi Pemkab Kediri dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(ADV)