Badan Pangan Nasional RI dan Satgas Pangan Jelang Ramadan Pastikan Harga Kebutuhan Pokok di Kediri Stabil dan di Bawah HET

RADIOONAIRFMPARE.COM || KEDIRI, - Tim gabungan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Satgas Pangan Kabupaten Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik pusat perdagangan di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, pada Kamis 12 Februari 2026. 

Kegiatan tujuan guna menjamin kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Pada Sidak ini, tim gabungan menyisir tiga lokasi utama, yakni Pasar Induk Pare, Pasar Pamenang Pare, dan TOP Swalayan Pare. ​

Pemantauan intensif dilakukan terhadap komoditas strategis seperti beras, sayuran, daging sapi, daging ayam, aneka jenis cabai, hingga bawang merah untuk memastikan tidak adanya gejolak harga yang memberatkan masyarakat.

​Kasubag TU Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas RI, Puspa Dewi, menyampaikan apresiasi terhadap kondisi pasar di Kabupaten Kediri. 

Berdasarkan pantauan langsung, harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Kediri dinilai relatif terkendali.

​"Dari pantauan di lokasi, harga-harga di Kabupaten Kediri masih terbilang stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami terus mengawasi, jika ditemukan pedagang yang menaikkan harga di atas HET secara tidak wajar, maka akan diberikan sanksi tegas," ucap Puspa Dewi.

​Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan barang. Ia menjamin stok pangan untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini dalam posisi aman.

Selain pengawasan harga, Pemkab Kediri juga telah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan permintaan melalui, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara berkala untuk menyediakan bahan pokok dengan harga produsen.

Operasi Pasar Mandiri, yakni menjaga keseimbangan harga di tingkat konsumen dan pengecer. Koordinasi Satgas Pangan, untuk memastikan tidak ada penimbunan stok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui sinergi lintas instansi ini, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen menghadirkan ketenangan bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa, dengan menjamin keterjangkauan harga dan kemudahan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

​"Untuk pasokan pangan di Kabupaten Kediri menjelang Ramadan ini masih melimpah. Kami terus berupaya menjaga jalur distribusi agar tidak ada kendala di lapangan," jelas Tutik.

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Kediri Iptu Adjie Rizky Ananda menuturkan bahwa dari Satgas Pangan Kabupaten Kediri bersama Bapanas melakukan pemeriksaan di Pasar Pamenang menjelang Ramadan dan lebaran.

"Kami melakukan pemeriksaan dari hulu hingga hilir, mulai dari petani, produsen, distributor, hingga retail. Semuanya harus berkomitmen terkait mutu dan harga pangan," tutur Iptu Adjie.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Memang ada yang fluktuatif dan mengalami kenaikan, tetapi relatif stabil, seperti daging sapi, ayam, telur, dan minyak. Semua masih di bawah harga HET.

Menurut Iptu Adjie, yang menjadi temuan adalah cabai rawit merah. Ini skalanya nasional. Ada kecenderungan kenaikan harga karena faktor hujan dan cuaca yang tidak menentu sehingga produksi dan hasil panen cabai rawit menurun.

"Maka dari itu, kami dari Satgas Pangan akan berkolaborasi dengan para pihak untuk memastikan, baik di tingkat petani, distributor, maupun retail, agar tidak terjadi disparitas harga yang tidak sesuai. Dengan adanya penurunan produksi, jangan sampai harga menjadi tidak wajar. 

Untuk sementara belum ada temuan terkait penimbunan. Namun memang dari rangkaiannya terjadi kesulitan dalam jumlah hasil panen petani. Kondisi ini kemungkinan masih akan berlangsung hingga Lebaran.

Jika ada permasalahan, Satgas Pangan membuka ruang dialog dan diskusi untuk mencari solusi terbaik.

"Kami dari Polres Kediri juga mengimbau kepada para pelaku usaha dari hulu ke hilir agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penimbunan dengan motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal tersebut tentu akan masuk dalam ranah penegakan hukum," ungkapnya.

REPORTER : ON-AIR/AK