HKTI Bali Soroti Demo Mahasiswa: Jangan Biarkan Program Pro-Rakyat Ditunggangi Kepentingan Politik

RADIOONAIRFMPARE.COM// DENPASAR – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu respons dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kota Denpasar. 

HKTI menilai aksi protes tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman yang utuh mengenai substansi program serta adanya potensi penggiringan opini politik.

Ketua DPC HKTI Denpasar, Bima Prasetya Wijatmika atau yang akrab disapa Mocha menyatakan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat sebenarnya dirancang untuk berpihak pada rakyat kecil.

"Para mahasiswa perlu diberi pemahaman yang komprehensif soal program prioritas ini. Saya yakin ketidaktahuan membuat mereka hanya menyerap informasi dari satu sisi. Masalahnya bukan pada programnya, melainkan pada pelaksanaan di lapangan yang terkadang dicoreng oleh oknum penyeleweng," ujar Mocha di Denpasar, Sabtu (20/6).

Mocha menjelaskan bahwa MBG dan KDMP bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan upaya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan. Melalui program ini, hasil panen dari petani, peternak, dan nelayan diserap langsung oleh pasar dengan harga yang layak, memotong jalur tengkulak yang kerap merugikan.

Selain meningkatkan margin keuntungan petani, program ini juga diklaim telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal di dapur-dapur MBG dengan standardisasi upah setara bahkan di atas Upah Minimum Regional (UMR).

Menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta penutupan Sekolah Rakyat, Mocha mengaku heran. Menurutnya, Sekolah Rakyat didirikan justru untuk menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Pemerintah dianggap tidak peduli pendidikan, padahal Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret. Sungguh sebuah anomali jika mahasiswa malah menuntut program ini ditutup," tegasnya.

Di lokasi yang sama, Dewan Penasihat DPC HKTI Denpasar, Imam Hambali, mengingatkan para mahasiswa agar waspada terhadap agenda terselubung. Ia mengkhawatirkan gerakan moral mahasiswa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang tidak ingin program pemerintah berhasil.

"Jangan sampai adik-adik mahasiswa tanpa sadar digiring masuk ke pusaran kepentingan politik kekuasaan melalui opini media yang dipesan (bookingan). HKTI Bali siap mengawal dan mendukung penuh program ini demi persatuan bangsa," kata Hambali.

De Gadjah: Kritik Boleh, tetapi Jaga Adab dan Etika

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Bali, I Made Muliawan Arya—yang populer disapa De Gadjah—turut menyatakan keprihatinannya atas dinamika aksi demonstrasi belakangan ini. Meskipun mendukung kritik sebagai bagian dari demokrasi, ia menyayangkan jika penyampaian aspirasi mulai bergeser menjadi narasi penghinaan.

"Dulu saat kami menjadi aktivis mahasiswa, kami juga mengkritik pemerintah. Namun, kami tetap menjaga adab, etika, dan kesopanan yang menjadi karakter bangsa ini," kata De Gadjah.

De Gadjah menambahkan, saat ini pemerintah sedang fokus membenahi kebocoran anggaran negara, mulai dari pemberantasan korupsi hingga pemberantasan mafia ekspor-impor. Langkah tegas ini tentu mengusik kenyamanan pihak-pihak tertentu yang kemudian mencoba melawan arus perubahan.

Ia mengakui bahwa program besar seperti Makan Bergizi Gratis tidak luput dari kekurangan di masa awal implementasinya. Namun, ia mengajak mahasiswa untuk bersikap konstruktif.

"Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama dan tawarkan solusi. Jangan karena ada masalah kecil, lalu seluruh program dianggap gagal total. Kritik itu perlu, tetapi mari berdialog dengan cara yang baik dan bermartabat," pungkas De Gadjah.

REPORTER : ONAIR/Hambali