Stabilitas Harga Dan Penanggulangan Kemiskinan

(Bagian 1)

Radio On Air Fm Kediri,

Kemiskinan masih menjadi agenda besar pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia. Laporan MDGs dari Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang memang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 446 juta dalam kurun 1990-2005. Tetapi penurunan ini masih di bawah sasaran yang diinginkan. Diperkirakan masih ada 918 juta orang miskin pada tahun 2015 atau kira-kira 53 juta di atas perkiraan sebelum krisis Global. 

Sebagian memang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi  global  tetapi sebagian disebabkan karena pertumbuhan ekonomi ternyata tidak cukup untuk mendorong penurunan kemiskinan seperti yang diinginkan. Dibutuhkan intervensi pemerintah yang efektif yang dapat membantu proses percepatan kemiskinan tersebut.

Disadari bahwa kemiskinan adalah proses yang kompleks karena meliputi banyak dimensi dan bekerja bersinggungan (overlap) satu sama lainnya. Persoalan kemiskinan bukan saja meliputi masalah ekonomi tetapi menyangkut masalah sosial, politik dan budaya. 

Sudah terbukti pula, penekanan pada dimensi kesenjangan konsumsi saja (hanya pada persoalan moneter) saja tidak cukup menjawab persoalan kemiskinan termasuk membebaskan penduduk dari perangkap kemiskinan. Walaupun demikian, dimensi ekonomi tetap merupakan inti dari kemiskinan. 

Menyelesaikan dimensi kemiskinan lain tanpa menyelesaikan masalah ekonomi jelas tidak menyelesaikan apa-apa. Singkatnya, masalah ekonomi menjadi semacam necessary condition but not sufficient untuk menanggulangi kemiskinan.

Dalam dimensi ekonomi pun, pertumbuhan ekonomi dianggap merupakan obat paten yang menjadi inti dari penanggulangan kemiskinan. Sebagian disebabkan karena keterbatasan aset yang dimiliki orang miskin yaitu pekerjaan (labor). 

Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang yang lebih besar bagi orang miskin untuk mengembangkan asetnya tetapi peluang keluarga miskin bisa tertutup jika akses mereka kepada sumber daya yang produktif dan pasar terhambat bahkan seringkali tertutup sama sekali. 

Fungsi pemerintah yang efektif seharusnya dapat menghilangkan hambatan-hambatan ini dan sekaligus mengoreksi mekanisme pasar agar bekerja untuk untuk kepentingan orang miskin.

Salah satu intervensi pemerintah tersebut adalah menjaga agar stabilisasi harga umum dapat terjadi. Stabilisasi harga menjadi fondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. 

Harga yang berfluktuasi akan menyulitkan pelaku ekonomi untuk melakukan keputusan ekonomi dengan baik. Karena, sebagian besar pelaku ekonomi adalah penghindar resiko, maka inflasi yang tinggi akan menyebabkan pelaku ekonomi cenderung akan status quo dan jika aksesnya ada di pasar global akan memindahkan sumber daya ke negara lain yang inflasinya lebih rendah. 

Keluarga miskin karena keterbatasan aset dan kemampuan mengelola asetnya terbatas cenderung lebih risk averse, sehingga tidak berani mengambil keputusan walau peluang bisnisnya ada. Bahkan kekuatiran ini berlanjut dalam investasi jangka panjang baik dalam keputusan investasi pendidikan dan kesehatan. 

Tindakan ini menyebabkan orang miskin mempunyai peluang tertinggal dalam gelombang pertumbuhan ekonomi. Jadi, pengendalian inflasi merupakan kebijakan yang ramah keluarga miskin.

Pengendalian inflasi di Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan negara lain karena menyangkut persoalan struktural. Akibatnya, kebijakan moneter tidak cukup efektif bekerja  untuk  mengendalikan  inflasi.  Hal ini terbukti dari inflasi di Indonesia yang lebih tinggi dan bergejolak dibandingkan dengan negara tetangga.

Ditulis oleh:

Andraawangsa Budi Sadewa

Mahasiswa Universitas muhammadiyah malang

Jurusan Ekonomi Pembangunan