Stabilitas Harga Dan Penanggulangan Kemiskinan*

(Bagian 2)

Radio On Air Fm Kediri,

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang penanganannya tidak hanya menyangkut agenda atau kebijakan ekonomi semata tetapi juga menyangkut agenda kebijakan sosial, politik dan budaya. Memahami persoalan ekonomi keluarga miskin saja belum cukup memadai untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Meski demikina, masalah ekonomi tetap menjadi inti dari masalah kemiskinan. 

Dalam kebijakan ekonomi, ekonomi makro merupakan fundamentalnya. Jadi pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro menjadi kunci utama menyusun kebijakan anti kemiskinan.

Walaupun telah mencatat kemajuan yang berarti dalam penurunan angka kemiskinan baik dalam periode 1970an hingga 1996 dan antara 2000-2010, kemiskinan akan tetap menjadi isu penting dalam agenda pembangunan.

Ada beberapa alasan mengapa kemiskinan akan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan Indonesia bahkan hingga dua dekade mendatang. Pertama, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tergolong besar. Per Maret 2010, masih terdapat 7 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin, yakni mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimal 2100 kalori per kapita per hari. 

Jumlah penduduk miskin bertambah secara signifikan jika kebutuhan non makanan dimasukkan dalam garis kemiskinan. Kurang lebih 31 juta penduduk belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok (basic need) yang diukur dengan garis kemiskinan nasional. 

Jumlah penduduk miskin akan bertambah secara signifikan jika garis kemiskinan dinaikkan 30% hingga mencapai $2 PPP/kapita, yakni hampir separuh penduduk Indonesia masuk kategori penduduk miskin.

Kedua, menyangkut masalah penduduk yang rentan. Dua dari sepuluh orang Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Bencana dan musibah dapat dengan mudah membuat orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Dampak dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terhadap rumah tangga seperti penyakit, bencana alam ataupun  krisis  ekonomi  global, dan guncangan lain akibat reformasi kebijakan, dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Kejadian bencana alam Gunung Merapi misalnya hampir dipastikan dapat meningkatkan jumlah orang miskin yang cukup signifikan, walaupun diperkirakan tidak meningkatkan persentase tingkat kemiskinan secara nasional.

Ketiga, menyangkut dimensi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia memiliki berdimensi jamak, bukan sekedar diukur berdasarkan kesenjangan konsumsi. Perluasan definisi kemiskinan yang mencakup dimensi kebutuhan dasar hidup lain termasuk akses terhadap pelayanan umum mengubah potret kemiskinan. 

UNDP dalam laporan Global Human Development Report 2010 yang baru diluncurkan dua minggu lalu memperlihatkan indeks kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan saat dimensi kemiskinan diperluas. Gambaran ini memberikan implikasi bahwa rumah tangga miskin Indonesia bukan hanya memiliki defisit dalam bentuk konsumsi tetapi juga defisit dalam kebutuhan hidup dasar lainnya. 

Analisis kuantitatif menunjukkan adanya korelasi yang kuat antar dimensi kemiskinan tersebut. Namun belum diketahui secara jelas apakah defisit dalam kebutuhan dasar ini mempunyai hubungan kausalitas terhadap defisit kesenjangan konsumsi.

Ditulis oleh:

Andraawangsa Budi Sadewa

Mahasiswa Universitas muhammadiyah malang

Jurusan Ekonomi Pembangunan