Mas Dhito Kunjungi SMP Negeri 2 Ngasem, Saat Hari Pertama Masuk Sekolah, Minta Tidak Ada Perploncoan

RADIOONAIRFMPARE.COM || KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Ngasem, Kabupaten Kediri, Senin (13/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mas Dhito menyoroti masih ditemukannya siswa yang datang ke sekolah menggunakan sepeda motor meski belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut Mas Dhito persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak sekaligus membutuhkan peran bersama antara pemerintah dan orang tua.

"Ini lihat MPLS di SMP 2 Ngasem ya, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Tadi dari 1, 2, 3, 4 dari 4 kelas yang ada masih pakai seragam putih merah karena baru hari pertama," ucap Mas Dhito kepada awak media.

Dalam dialog bersama para siswa, Mas Dhito mengaku menemukan cukup banyak peserta didik yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor meski usianya belum memenuhi syarat.

"Yang pertama adalah penggunaan kendaraan bermotor yang digunakan oleh siswa-siswi di bawah umur. Jadi belum punya SIM, belum boleh bawa motor, sudah bawa motor. Dan rata-rata nggak pakai helm," paparnya.

Mas Dhito menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan melalui sinergi antara sekolah, pemerintah daerah dan para orang tua agar keselamatan anak menjadi prioritas."Tadi itu banyak banget," tambahnya.

Selain menyoroti keselamatan berlalu lintas, Mas Dhito juga memastikan tidak ada siswa yang kesulitan memperoleh seragam sekolah karena alasan ekonomi.

Ia mengaku telah menanyakan langsung kepada para siswa mengenai jumlah seragam yang dimiliki. Rata-rata siswa memiliki empat jenis seragam, mulai seragam putih biru, pramuka, olahraga hingga seragam khas sekolah.

"Tadi saya tanya, kalau ada yang keberatan silahkan mengajukan keberatan dan kita berikan gratis," ucapnya.

Mas Dhito menegaskan Pemerintah Kabupaten Kediri tidak ingin ada peserta didik, khususnya jenjang PAUD hingga SMP yang menjadi kewenangan daerah, terkendala mengikuti sekolah hanya karena tidak mampu membeli seragam.

"Jadi nggak mau saya dengar di semua sekolah di Kabupaten, khususnya SMP ke bawah, karena itu yang menjadi kewenangan kita, keberatan karena harus beli baju sekolah. Dan kalau ada yang keberatan atau mungkin ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, tolong kami dilaporkan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyampaikan sejumlah pesan kepada peserta didik baru. Ia meminta para siswa rajin belajar, menggunakan gawai secara bijak, menghormati orang tua, dan menjauhi segala bentuk perundungan.

"Stop untuk tidak melakukan bullying. Saya menjelaskan bahwa bullying itu tidak hanya fisik, tapi verbal itu juga bagian dari bullying," katanya.

Menurutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman harus dimulai sejak hari pertama MPLS agar siswa dapat belajar dengan tenang dan saling menghargai.

Mas Dhito juga menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri. Selain melalui pengembangan sekolah unggulan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar rp 30 miliar setiap tahun untuk program beasiswa.

"Ya karena saya percaya sampai dengan hari ini bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan, paling cepat itu adalah dengan pendidikan," ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan lulusan SMA Dharma Wanita Kabupaten Kediri yang berasal dari keluarga sederhana namun mampu melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.

"Terbukti kemarin dari Dharma Wanita. Anak guru tani, anak bakul degan, anak kuli bangunan, sekarang ada yang kuliah di Brawijaya, ada yang kuliah di ITS, ada yang di UNESA," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan Bupati Kediri. 

Pengawasan selama pelaksanaan MPLS akan terus diperkuat, termasuk memastikan sekolah bebas dari praktik bullying, pungutan yang tidak semestinya, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi seluruh peserta didik baru.

"MPLS yang ramah ya artinya tidak ada perploncoan, tidak ada bullying, tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh ada iuran apapun terkait MPLS," tegas Muhsin.

REPORTER : ONAIR