Mengurai Benang Kusut JPL Mengkreng: DJKA dan Pemprov Jatim Akan Rumuskan Langkah Mitigasi dan Rencana Pembangunan Flyover

KEDIRI || RADIOONAIRFMPARE.COM - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat untuk segera membahas lebih lanjut mengenai rencana pembangunan flyover di simpang Mengkreng, Kabupaten Kediri. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, insiden viral mengenai petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di simpang Mengkreng yang diduga ketiduran saat KA Brantas melintas pada Rabu (22/7/2026) dini hari sebagai peringatan keras agar segera dilakukan mitigasi risiko.

“Sempat menjadi perhatian publik yaitu di Mengkreng (Kediri), di mana hampir terjadi kecelakaan karena petugasnya tertidur dan KAI sudah mengakui itu,” kata Emil. 

“Kekhawatiran kami bukan sekedar ketiduran itu tadi, bukan. Bahwa kalau misalnya faktor human error ini bisa menyebabkan, apalagi kita baru mendengar belum lama ini putusannya waktu tahun lalu kan terjadi di Magetan yang mana dia (petugas) kemudian mengasumsikan sudah tidak ada kereta kemudian palangnya dibuka dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, ini penyebabnya menjadi concern kami,” jelasnya.

Menurut Emil, saat ini masalah perlintasan kereta api di wilayah Jawa Timur ada dua. Pertama masih adanya ratusan JPL resmi yang tidak berpalang dan kedua, masih adanya puluhan JPL liar.

“Yang tidak berpalang dan resmi total ada 213 di seluruh Jawa Timur. Jadi belum ada palangnya dan kalau sudah ada palangnya harus ada yang gaji orangnya. Lalu ada 83 yang liar, kita harus tegas untuk tutup dulu demi keselamatan. Ada juga yang sudah dibuatkan flyover, masih minta dibuka karena kalau mencari kenyamanan perjalanan pasti akan ada yang terdampak,” ungkapnya.

Namun Emil tidak memungkiri adanya potensi risiko human error pada perlintasan yang sudah memiliki palang pintu. Untuk itu, Emil menegaskan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DJKA melalui BTP Kelas I Surabaya untuk merencanakan langkah-langkah mitigasnya.

“Karena ini sudah dua peristiwa berturut-turut human error, tahun lalu (Magetan) dan tahun ini (Kediri), kita tentu berharap ada sebuah langkah mitigasi. Artinya bagaimana memitigasi kemungkinan human error itu terjadi,” kata Emil.

Menanggapi hal tersebut Kepala BTP Kelas I Surabaya DJKA Denny Michels Adlan membenarkan bahwa insiden di JPL Mengkreng menjadi atensi serius di Kementerian Perhubungan. Menurut Denny, salah satu akar masalah di lapangan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan beban kerja yang terlampau berat.

“Kami masih menemukan banyak permasalahan salah satunya SDM yang sangat terbatas untuk menjaga pintu perlintasan tersebut. Kadang-kadang mungkin ada sampai yang kerjanya satu orang 12 jam. Nah, faktor kelelahannya ini yang bisa membuat petugas lelah dan bisa saja ketiduran. Oleh karena itu, harus ditambahkan SDM-nya agar pola shifting-nya itu juga bisa lebih baik lagi,” jelas Denny.

Sebagai langkah mitigasi, BTP Kelas I Surabaya DJKA akan mengkaji pemanfaatan teknologi untuk membantu kerja pengamanan sekaligus mendorong pemerintah daerah menambah jumlah SDM agar sistem pembagian kerja (shifting) bisa lebih ideal.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono menjelaskan bahwa pengelolaan perlintasan sebidang di Jawa Timur saat ini terbagi antara PT KAI dan Pemerintah Daerah. Untuk perlintasan yang dikelola Pemda, Dishub Jatim telah rutin mengirimkan petugas untuk mengikuti pelatihan resmi di PPI Madiun.

"Petugas perlintasan secara reguler kita didik selama dua minggu di Akademi Perkeretaapian Madiun. Mereka dilatih agar punya wawasan dan pengetahuan pengamanan, serta dibekali sertifikat resmi," jelas Nyono.

*Desakan Flyover Mengkreng yang Tertunda 20 Tahun*

Khusus kawasan Mengkreng, permasalahan tidak sekadar mengenai palang pintu dan petugas. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan dan masuk daerah rawan di Jawa Timur karena merupakan simpul pertemuan jalan nasional dari tiga kabupaten yaitu Kediri, Nganjuk, dan Jombang.

Emil menegaskan, solusi lain yang telah dipersiapkan untuk simpang Mengkreng adalah pembangunan jalan layang (flyover). Usulan ini bahkan telah disepakati oleh tiga bupati terkait dan Gubernur Jawa Timur.

“Satu lagi, khusus Mengkreng. Ini memang tadi kita diskusi bersama. Kami sangat berterima kasih bahwa ketiga Bupati dari Nganjuk, Kediri, dan Jombang sudah mengajukan dan Bu Gubernur juga sudah mengajukan agar ada flyover,” jelasnya.

Secara historis, sambung Emil, rencana pembangunan flyover Mengkreng sejatinya pernah diwacanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga di tahun 2007. Namun kala itu, pemerintah mendahulukan pembangunan flyover di Peterongan.

"Ini sudah hampir 20 tahun, harusnya sudah ada flyover Mengkreng. Wis wayahe (sudah waktunya)," pungkasnya.

REPORTER : ONAIR